MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

  • Keterbukaan Informasi Publik

    Seiring dengan keterbukaan informasi publik yang merupkan salah satu upaya untuk mengembangkan informasi kepada masyarakat, kini semua pengadilan dibawah nauangan Mahkamah Agung RI yang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144 Tahun 2007 mewajibkan kepada peradilan untuk membuka Informasi kepada publik.
    SELENGKAPNYA
    slide_1
  • Biaya Perkara

    Hak Atas Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo). Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan / permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis.
    SELENGKAPNYA
    slide_2
  • Pelayanan Prima

    Dalam cetak biru kebijakan pendayagunaan aparatur negara, kondisi birokrasi yang diharapkan adalah terbentuknya organisasi yang kaya fungsi, ramping struktur, efisien dan efektif, dengan aparatur yang profesional, netral, sejahtera dan akuntabel, serta ketatalaksanaan yang tertib, terkordinasi baik dan bebas KKN. Kualitas semacam itu diharapkan berujung pada perwujudan pelayanan prima bagi masyarakat.
    SELENGKAPNYA
    slide_3
  • Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau CASE TRACKING SYSTEM (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara dan dipubilasikan untuk Publik
    Quick Start
    slide_4
  • Hubungi Kami

    Hubungi kami untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, dan jika ada pengaduan silahkan disampaikan melalui form pengaduan yang disediakan di meja pengaduan dan atau melalui website kami ini.
    Hubungi Kami
    slide_5

BERITA TERBARU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

UPACARA HUT MAHKAMAH AGUNG KE 71

UPACARA HUT MAHKAMAH AGUNG KE 71

[Ujung Tanjung, 19 Agustus 2016],Sesuai petunjuk surat dari Sekretaris Mahkamah Agung No:172-2/SEK/KU.01/8/2016 tanggal 09 Agustus 2016 tentang Upacara Bendera dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-71 pada... Read more

LOMBA MEMERIAHKAN HUT RI KE 71

LOMBA MEMERIAHKAN HUT RI KE 71

[Ujung Tanjung, 17 Agustus 2016], Seusai Upacara Pengibaran Bendera, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengadakan acara lomba dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-71 yang bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Rokan... Read more

UPACARA HUT RI KE 71

UPACARA HUT RI KE 71

[Ujung Tanjung, 17 Agustus 2016] Merdeka..!!..Merdeka..!!..Merdeka..!!. Semangat perjuangan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tercurah dalam semangat Keluarga Besar Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam mengikuti Kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus 2016 di... Read more

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN Sdri. R. RIONITA MEILANI SIMBOLON,S.H. SEBAGAI PANITERA PENGGANTI

[Ujung Tanjung, 17 Juni 2016], Bertempat di ruang Sidang Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Bapak Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.,  mengambil sumpah dan... Read more

MA KEMBALI MENERIMA WTP

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan tahun 2015 dari BPK pada hari ini Rabu, 29 Juni 2016 di Auditorium BPK RI.
Read more

"Mewujudkan Tata Kelola Pengadilan yang Transparan dan Akuntable demi Mewujukan Peradilan Yang Agung dan Modern"

Prof. Dr. H. M Hatta Ali, SH, MH
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia


Informasi Publik

Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.
Selengkapnya

Index Berita

Dapatkan informasi atau berita-berita seputar Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Mahkamah Agung, Tim Pembaruan Peradilan, Kepaniteraan Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Semarang serta berita seputar Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan lain-lain..
Selengkapnya


Prosedur Permohonan Informasi

Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari prosedur biasa dan prosedur khusus. Prosedur biasa digunakan dalam hal : permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; informasi yang diminta bervolume besar; informasi yang diminta belum tersedia, atau informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.
Selengkapnya

Penelusuran Perkara

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Selengkapnya

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Daftar Perkara
  • Prosedur Bantuan Hukum

Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi

TypographySebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut. .

Selengkapnya

SIPP [Sistem Informasi Penelusuran Perkara]

TypographySebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara dipengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.


Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

TypographyMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..


Selengkapnya

Keterbukaan Informasi

Hak-hak Pencari Keadilan untuk Memperoleh Informasi Di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan KMA No : SK 1-144/KMA/2011

Copyright ©2016 | Design by Pengadilan Negeri Rokan Hilir | Templates by Mahkamah Agung